POSEGI.ID – Dedi Mulyadi mengaku telah mengecek langsung ke Bank BJB menyusul pernyataan Purbaya yang menyebut Jabar sebagai satu dari 15 daerah penyimpan deposito jumbo. “Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito,” kata KDM, Selasa (21/10/2025).
Atas tudingan tersebut, KDM pun meminta Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Menurut dia, keterbukaan informasi ini penting agar tidak muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengelola keuangan.
Ia khawatir kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang telah bekerja dengan baik. “Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun,” tuturnya.
Langkah ini, menurut Dedi Mulyadi, bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga komitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi regional. Setiap rupiah APBD harus segera dibelanjakan untuk publik, bukan mengendap di bank demi bunga, katanya.
Sebelumnya Menkeu Purbaya, mengutip data Bank Indonesia, menyebut total dana mengendap di kas daerah Rp233 triliun, termasuk DKI Jakarta (Rp14,683 T) dan Jawa Timur (Rp6,8 T). Kontroversi dana deposito APBD ini menuntut sinkronisasi data pusat-daerah, sementara KDM menegaskan Jabar kini fokus mempercepat belanja publik.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah tudingan Menkeu Purbaya bahwa Pemprov Jabar menyimpan dana APBD Rp4,17 T dalam deposito. KDM meminta Purbaya mengumumkan data Pemda penyimpan dana.
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy