Gugatan Ditolak, Coca-Cola Vietnam Wajib Bayar Pajak 821 Miliar Dong

Pengadilan rakyat di Kota Ho Chi Minh resmi menolak gugatan Coca-Cola Vietnam terkait sanksi administrasi pajak senilai lebih dari 821 miliar Dong pada Rabu (27/11). Majelis hakim menegaskan bahwa keputusan otoritas pajak untuk menagih kekurangan pembayaran tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

POSEGI.ID – Sengketa ini bermula dari keputusan Direktorat Jenderal Perpajakan pada Desember 2019 yang menjatuhkan sanksi atas dugaan deklarasi palsu dan kekurangan setoran pajak. Total tagihan tersebut mencakup pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, pajak kontraktor asing, serta denda keterlambatan yang harus dilunasi oleh perusahaan.

Perusahaan minuman raksasa itu sebelumnya mengajukan keberatan atas penagihan pajak terkait barang promosi, lemari pendingin, dan aset tetap lainnya seperti botol serta peti kemas. Namun, upaya banding administratif mereka ditolak, yang kemudian mendorong manajemen mengajukan gugatan ke pengadilan pada Mei 2022 untuk membatalkan keputusan penalti tersebut.

Pihak pajak menyoroti anomali laporan keuangan di mana perusahaan terus melaporkan kerugian selama puluhan tahun meski pendapatan tumbuh stabil dari 197 miliar menjadi 6.824 miliar Dong. Menurut otoritas fiskal, selama 21 tahun beroperasi di Vietnam, perusahaan tercatat tidak menyetorkan pajak penghasilan badan ke kas negara hingga tahun 2015.

Transparansi laporan keuangan korporasi multinasional menjadi sorotan tajam dalam kasus sengketa pajak bernilai fantastis yang berlarut-larut ini. “Putusan ini menegaskan bahwa setiap entitas bisnis, tanpa memandang skala globalnya, wajib mematuhi regulasi fiskal lokal dan mampu membuktikan klaim pengeluarannya dengan bukti dokumen yang valid,” katanya.

Hakim akhirnya memutuskan menolak seluruh tuntutan Coca-Cola karena perusahaan gagal memberikan bukti memadai untuk menyanggah temuan auditor pajak di persidangan. Menanggapi vonis ini, Coca-Cola Vietnam menyatakan menghormati proses hukum dan sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya sembari menegaskan komitmen kepatuhan pajak mereka.

Kasus ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum perpajakan terhadap perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Vietnam. Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan transparansi data keuangan terbukti menjadi kunci utama bagi keberlangsungan investasi dan reputasi bisnis jangka panjang.