Tambang MBLB Rawan Korupsi, KPK Panggil Jaro Ade dan Kepala Daerah Jabar

Wabup Bogor Jaro Ade hadiri sinergitas penataan tambang MBLB di Bandung (23/10). Rapat inisiasi KPK ini menyoroti risiko korupsi dan kerusakan lingkungan.

POSEGI.ID – Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta jajaran OPD terkait dalam rapat sinergitas di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/10/2025). Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK ini dihadiri seluruh kepala daerah se-Jawa Barat untuk fokus menata sektor tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sektor tambang MBLB dinilai memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, berdampak signifikan terhadap lingkungan, serta rawan kebocoran penerimaan daerah. Direktur Korsup Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan KPK hadir untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan mempercepat langkah pengawasan serta penindakan potensi pelanggaran.

Bahtiar menegaskan aktivitas penambangan MBLB yang tidak tertata berdampak buruk pada keseimbangan alam. “Salah satu aktivitas penambangan MBLB yang tak termanfaatkan tentu berdampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan dan dapat menimbulkan bencana alam. Maka, penataan tata ruang di Jawa Barat merupakan langkah strategis,” kata Bahtiar.

Penataan tambang MBLB ini, menurut Bahtiar, krusial untuk menyelamatkan pendapatan asli daerah yang selama ini rawan bocor. Langkah sinergitas bersama KPK ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan izin dan transparansi di sektor pertambangan Jawa Barat tidak lagi bisa ditawar, katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan tambang untuk mencegah penyimpangan. “Saya harap para perangkat daerah terkait, serta pelaku usaha dapat bersikap proaktif dalam mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku,” tandas Bahtiar.

Sinergitas penataan tambang MBLB antara KPK, Pemprov Jabar, dan pemda kabupaten/kota ini menjadi pertaruhan serius. Komitmen bersama ini diharapkan mampu menutup celah korupsi dan memastikan sektor tambang MBLB berkontribusi optimal pada penerimaan daerah, bukan hanya menyisakan kerusakan lingkungan.