Pemkot Cimahi Pangkas Perjalanan Dinas dan Listrik Hingga 50 Persen Tahun 2026

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan melakukan efisiensi anggaran besar-besaran pada 2026 sebagai respons atas pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp 238 miliar. Sejumlah pos belanja rutin seperti perjalanan dinas, makan minum, dan alat tulis kantor (ATK) akan dipangkas hingga 50 persen.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan, kebijakan ini diambil untuk menjaga agar potensi APBD 2026 yang berkisar Rp 1,4-1,5 triliun tetap fokus pada program pro-rakyat. Selain memotong belanja seremonial, Pemkot Cimahi juga akan menghemat biaya utilitas seperti listrik dan air yang setiap tahunnya mencapai Rp 17 miliar.

Penghematan utilitas tersebut hanya berlaku untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki fungsi pelayanan langsung. “Kalau memang jam 16 adalah jam pulang kerja, ya sudah pulang kerja, listrik matikan dan lain sebagainya,” sebut Adhitia. Tempat pelayanan publik seperti rumah sakit, Puskesmas, dan Mal Pelayanan Publik dikecualikan dari kebijakan ini.

“Intinya, hasil dari efisiensi ini akan kami alokasikan penuh agar program prioritas seperti PPM dan SPP gratis tetap berjalan. Kami pastikan pemotongan Rp 238 miliar ini tidak mengurangi program dan janji politik yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” tegas Adhitia.

Menurutnya, program yang berdampak langsung pada masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat (PPM), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, hingga pembangunan sekolah baru tidak akan terganggu. Hasil penghematan akan dialihkan untuk memastikan semua program tersebut tetap terakomodir dalam perencanaan belanja daerah.

Langkah efisiensi anggaran yang ditempuh Pemkot Cimahi ini menjadi cerminan strategi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal. Prioritas pada program pro-rakyat di tengah pemangkasan belanja rutin menunjukkan upaya menjaga komitmen publik meski ruang fiskal menyempit.